Tentunya harus ada upah atau insentif bagi para Kader Posyandu, jika nanti mereka ditugaskan sebagai bagian petugas di lapangan untuk program MBG bagi Bumil, Busui, dan Balita.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah makan bergizi gratis (MBG). Program tersebut, memiliki tujuan antara lain, mencegah stunting dan mendukung terciptanya generasi emas Indonesia pada 2045.
Program ini direncanakan berjalan setiap hari di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahap awal, MBG telah diluncurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), badan yang ditugaskan sebagai pelaksana progam MBG oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Senin (6/1/2025).
Menyusul kemudian, program MBG bagi ibu hamil (bumil) dan ibu menyusui (Busui) yang juga direncanakan berjalan secara nasional, yang diluncurkan pada Kamis (9/1/2025). Program MGB untuk Bumil, Busui, dan Balita, ini juga menjadi bagian integral dari upaya untuk mencegah kejadian stunting sejak dini.
Namun, program MBG untuk Bumil dan Busui (Balita) ini baru bisa dilaksanakan seminggu sekali dan baru diterapkan di beberapa titik saja, sebagai percontohan.
“Saat ini dilakukan makan bergizi gratis kepada ibu hamil dan ibu menyusui seminggu sekali. Karena memang kompleksitasnya juga cukup tinggi untuk menyediakan makan bergizi gratis,” jelas Prita Laura, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), di Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur dikutip dari Kompas.com Jumat (10/1/2025).
Di Jakarta, program MBG baik untuk siswa-siswi sekolah maupun Bumil dan Busui, ini ternyata disambut antusias oleh orangtua siswa, para siswa dan siswi, juga mendapat dukungan dari anggota DPRD Daerah Khusus Jakarta.
Untuk mengetahui bagaimana sikap FPKB DPRD Daerah Khusus Jakarta terhadap program BMG tersebut, PKBTalk24 mewawancarai anggota Komisi E FPKB DPRD Jakarta, Uwais El Qoroni. Berikut ini petikannya:
Program MBG untuk anak sekolah, Pemerintah Pusat juga meluncurkan program Bumil dan Busui di beberapa titik di Jakarta, pada Kamis (9/1/2025) lalu. Apa pendapat Anda terkait dengan program tersebut?
Program makan bergizi gratis (MBG) untuk ibu hamil (Bumil) dan ibu menyusui (Busui), dan juga Balita, ini sangat penting untuk usia emas (golden age) atau 1000 hari pertama sejak kelahiran. Saya secara pribadi dan dan sebagai anggota Komisi E DPRD Jakarta dari FPKB yang memang bermitra dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sangat mendukung program MBG untuk Bumil dan Busui ini.
Program ini memang merupakan terusan dari program MBG untuk siswa sekolah di seluruh Indonesia. Tentunya, hal ini kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Terlebih ke depan juga akan ada program sarapan bergizi gratis dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terplih Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno (Bang Doel), yang insyaAllah bakal dilaksanakan secapatnya setelah dilantik.
Tentu, Kita berhadap program sarapan bergizi gratis juga bisa menyasar Bumil dan Busui ( Balita) di Jakarta, karena ke depannya mereka-merekalah SDM kita yang akan menyongsong Indonesia emas di tahun 2025.
Bagaimana kira-kira pelaksanaannya, apakah sama di setiap daerah?
Khusus MGB untuk Bumil dan Busui, seperti kita tahu, dari pemberitaan, saat ini sedang disiapkan perangkat teknisnya. Khabarnya, nantianya tergantung masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di setiap daerah. Kita akan dorong agar pelaksanaannya bisa dikerjasamakan dengan kader posyandu yang ada di setiap kelurahan dan/ RW agar bisa menjangkau kelompok penerima manfaat langsung di lapisan terdepan.
Iya, pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) untuk anak sekolah tentu akan sama. Khusus MBG untuk Bumil dan Busui, diharapkan juga akan sama. Namun, seperti kita tahu dari pemberitaan, saat ini sedang disiapkan perangkat teknisnya. Khabarnya, nantianya tergantung masing-masing satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di setiap daerah.
Statemen terakhir dari Tim Transisi Mas Pramono Anung, anggaran untuk sarapan bergizi gratis bagi anak sekolah juga sama di angka Rp 10 ribu per porsi. Kami sebagai anggota DPRD DKJ, tentunya akan mendukung dan mendorong agar pelaksanannya bisa menjangku seluruh sekolah di Jakarta, baik negeri maupun swasta.
Lalu kira-kira siapa nanti pelaksana yang bertangung jawab di lapangan?
Kalau melihat model pelaksanaan yang sudah ada, artinya pelaksana di lapangan adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau bisa jadi dikerjasamakan dengan Dinas terkait di setiap daerah, misalnya dengan melibatkan Kader Posyandu, seperti yang sudah berjalan di Posyandu, Ciracas Jakarta Timur.
Tapi pemerintah pusat khan masih terus menggodok hal-hal teknis terkait program makan bergizi gratis bagi Bumil dan Busui agar pendistribusiannya merata. Kita tunggu SOP-nya nanti dari pemerintah pusat. Tentu dari sini nanti Dinas terkait Pemprov DKJ tinggal menyesuaikan.
Misalnya, harus melibatkan Posyandu sebagai ujung tombak program, kira-kira mampu tidak kader Posyandu dilibatkan?
Saya juga berharap kader-kader Posyandu ini bisa dilibatkan, agar MBG untuk Busui, Bumil, dan Balita ini bisa tepat sasaran, karena kita tahu Kader Posyandu tersebut yang memiliki data akurat dan langsung bersentuhan dengan orang-orang yang berhak untuk mendapat manfaat dari program MBG di lapangan.
Berarti ada konsekuensinya dong, misal harus memberikan insentif kepada Kader Posyandu di lapangan?
Tentunya harus ada upah atau insentif bagi para Kader Posyandu, jika nanti mereka ditugaskan sebagai bagian petugas di lapangan untuk program MBG bagi Bumil, Busui, dan Balita. Saya sangat mendukung adannya honor atau upah untuk Kader Posyandu, karena mereka sangat penting untuk suksesnya program ini. (AKH)
