Pertumbuhan ekonomis pelabuhan adalah berkah — asal dikelola. Kalau kita biarkan pertumbuhan itu terjadi tanpa penataan kota yang setara, beban pasti ditumpuk ke warga: polusi, kemacetan, kecelakaan, dan biaya logistik yang membengkak. Pemerintah Provinsi DKI harus memprioritaskan Jakarta Utara sebagai area strategis — bukan sekadar untuk pelabuhan, tapi untuk kualitas hidup warganya.
Oleh: H. Tri Waluyo, SH | Anggota DPRD DKI Jakarta — Komisi C FPKB DPRD DKI Jakarta
PKBTalk24 | Jakarta ~ Kalau bicara logistik nasional, nama pertama yang muncul hampir selalu Tanjung Priok. Pelabuhan ini adalah tulang punggung perdagangan laut Indonesia—besar, sibuk, dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi di balik kilauan statistik dan kapal-kapal raksasa itu, ada kota yang kelelahan: Jakarta Utara. Dan sebagai wakil rakyat yang sehari-hari melihat dampaknya, saya ingin mengatakan satu hal sederhana: pertumbuhan pelabuhan harus diikuti tata kota yang serius. Kalau tidak, warga yang menanggungnya.
Kenapa Priok Penting — dan Kenapa Itu Jadi Masalah
Mari lihat dulu skala problemnya. Tanjung Priok berkontribusi sangat besar terhadap arus kontainer nasional — dokumen Pelindo menunjukkan bahwa Priok menyumbang porsi throughput terbesar dari jaringan Pelindo, sekitar 40% kontribusi port group. Ini bukan pelabuhan kecil.
Belum lama ini ada laporan bahwa total throughput Priok (dengan semua terminal) mencapai jutaan TEUs – kapasitas kontainer/peti kemas per tahun (beberapa laporan menyebut angka tahunan pada jutaan TEUs – Twenty – foot Equivalent Unit – untuk Priok). Artinya aktivitas petikemas masih tumbuh signifikan—yang secara logika berarti lebih banyak truk, lebih banyak depot, dan lebih banyak pergerakan di jalan-jalan Jakarta Utara.
Sementara itu, beban logistik di level nasional tetap besar: penelitian dan analisis menunjukkan biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi (dalam kisaran sekitar 23–24% terhadap PDB dalam studi tertentu), jauh di atas negara tetangga. Biaya tinggi itu diperparah oleh ketidakefisienan di darat — termasuk kemacetan dan proses bongkar-muat yang belum sepenuhnya mulus. Singkatnya: semakin lancar pelabuhan, semakin dibutuhkan koneksi darat yang rapi.
Apa yang Terjadi di Lapangan (dan Kenapa Warga Kesal)
Pemkot Jakarta Utara sudah menginventarisir masalah riil: ada depo dan pool petikemas yang banyak berdiri di luar area pelabuhan—menopang operasi Priok tapi juga menyebabkan overflow dan kepadatan di jalan akses. Titik-titik seperti Jalan Yos Sudarso, RE Martadinata, Cilincing, Jampea, dan akses ke Marunda kerap berubah jadi lautan truk dan antrean panjang. Kondisi seperti ini tidak hanya menggangu rantai pasok, tapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Laporan insiden kecelakaan lalu lintas di kawasan ini — yang berulang sepanjang 2022–2024 — menjadi alarm nyata. Berita-berita lokal dan liputan kecelakaan menegaskan frekuensi kejadian yang mengganggu keselamatan publik.
Tambahan problem: struktur tarif depo yang belum diatur (tidak ada tarif batas atas/bawah) menciptakan disparitas harga dan daya saing yang timpang — yang pada akhirnya memicu praktik-praktik yang merugikan pelaku usaha kecil dan memperparah longstay kontainer. Asosiasi depo dan pelaku logistik telah menyuarakan perlunya pembatasan dan regulasi tarif.
Pelabuhan Modern — Tapi Ekosistem Kota Tertinggal
Di satu sisi kabar baik: banyak proses kepabeanan dan pelayanan sudah bertransformasi ke digital; Bea & Cukai dan beberapa terminal melaporkan digitalisasi proses sehingga layanan menjadi lebih cepat. Juga ada modernisasi terminal yang mampu memangkas waktu bongkar-muat pada beberapa unit hingga puluhan persen. Ini bukti bahwa sisi pelabuhan berbenah. Namun, transformasi terminal tidak otomatis menyelesaikan masalah di luar gerbang: jalan, depot, jam operasional truk, sistem antrian, dan tata lokasi depo tetap harus disinkronkan.
Solusi yang Praktis dan Mendesak (yang Bisa Dilakukan Pemprov DKI)
Sebagai wakil rakyat, saya menekankan kebijakan yang pragmatis — bukan wacana panjang. Beberapa langkah prioritas:
Pertama, atur zonasi depo & pool petikemas. Batasi lokasi depo yang boleh beroperasi di area akses pelabuhan. Dorong relokasi ke lahan buffer yang memiliki fasilitas parkir terintegrasi. Ini mengurangi overflow di jalan arteri kota. (Sudah ada usulan kajian dari asosiasi; saatnya tindak lanjut kebijakan).
Edisi – Selalu Terbarukan dan Terpercaya
Kedua, terapkan time-window dan electronic booking untuk truk. Jam operasi terbatas (time window) + tiket digital untuk pickup/drop bisa mengurai puncak kepadatan. Banyak kota pelabuhan dunia memakai mekanisme serupa — Jakarta harus adaptif.
Ketiga, regulasi tarif depo sementara (batas atas/bawah). Ketiadaan tarif yang jelas merugikan pasar. Regulasi sementara sambil menunggu kajian komprehensif bisa menstabilkan biaya dan mengurangi gatekeeping oleh pemain besar.
Keempat, perkuat pengawasan keselamatan lalu lintas di koridor logistik. Jalan seperti Yos Sudarso dan Cilincing perlu rekayasa lalu lintas, jalur khusus kendaraan berat, dan kampanye keselamatan terpadu. Data kecelakaan harus jadi indikator kinerja, bukan statistik yang dibiarkan.
Pesan Singkat untuk Pemerintah Provinsi
Pertumbuhan ekonomis pelabuhan adalah berkah — asal dikelola. Kalau kita biarkan pertumbuhan itu terjadi tanpa penataan kota yang setara, beban pasti ditumpuk ke warga: polusi, kemacetan, kecelakaan, dan biaya logistik yang membengkak. Pemerintah Provinsi DKI harus memprioritaskan Jakarta Utara sebagai area strategis — bukan sekadar untuk pelabuhan, tapi untuk kualitas hidup warganya.
Membangun dan menertibkan Jakarta Utara bukan hanya urusan teknis; ini soal pilihan politik: apakah kita mau menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keselamatan dan kenyamanan warga? Pilihan itu ada di tangan Pemprov, DPRD, dan stakeholder terkait. Saya berharap aksi, bukan hanya wacana — karena bila tidak ada tindakan cepat, kita akan membayar lebih mahal di kemudian hari. (***)
