Anggota DPRD DKI Hengky Wijaya, dari FPKB dorong pembenahan pengelolaan sampah dari hulu agar RDF Rorotan tak lagi timbulkan bau dan polusi di Jakarta.
PKBTalk24 | Jakarta ~ Polemik soal bau tak sedap dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara, terus bergulir. Setelah mendapat protes dari warga sekitar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memerintahkan agar proses komisioning RDF Rorotan dihentikan sementara, hingga Pemprov menyiapkan armada pengangkut sampah yang lebih layak.
“Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk sementara komisioningnya dihentikan terlebih dahulu, dipersiapkan sampai dengan adanya truk kompaktor yang bisa membawa sampah ke Rorotan. Karena persoalannya di sana,” kata Pramono di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).
Menurut Pramono, bau menyengat yang dikeluhkan warga bukan bersumber dari hasil olahan RDF, tetapi akibat air lindi yang tumpah dari truk pengangkut sampah non-kompaktor.
“Truknya itu tidak compact, sehingga air lindinya tumpah. Inilah yang menyebabkan bau,” jelasnya.
PKB: Benahi Hulu, Bukan Hanya Tutup Sementara
Menanggapi hal ini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKB, Hengky Wijaya menilai persoalan RDF Rorotan seharusnya menjadi momentum untuk pembenahan sistem pengelolaan sampah dari hulu.
Menurutnya, akar masalah utama bukan hanya di truk pengangkut atau pabrik RDF, tetapi di sistem pemilahan sampah yang belum berjalan efektif di tingkat RT dan RW.
“Kalau sejak awal di TPS sudah ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik, bau dan air lindi itu bisa diminimalkan. Jadi pembenahan harus dimulai dari hulu, bukan hanya di ujung,” ujar Hengky kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Hengky Wijaya menekankan pentingnya edukasi lingkungan dan penyediaan fasilitas pemilahan sampah di setiap RW dan RT agar warga terbiasa memilah sejak dari rumah.
Ia juga mendorong Pemprov DKI segera melengkapi armada truk kompaktor tertutup agar pengangkutan sampah ke RDF tidak lagi menimbulkan pencemaran udara.
“Kita perlu sistem berbasis kesadaran. Warga harus diberi fasilitas dan edukasi agar tahu mana sampah organik yang bisa diolah, mana yang tidak. Truknya juga harus sesuai standar, jangan asal angkut,” imbuhnya.
Keluhan Warga Masih Berlanjut
Sebelumnya, warga sejumlah kluster perumahan di Cakung Timur, Jakarta Timur, meminta Pemprov DKI menutup sementara RDF Plant Rorotan.
Mereka menilai pengoperasian fasilitas itu belum memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berdampak pada kesehatan serta kenyamanan lingkungan.
“Kami mendesak agar RDF Plant Rorotan berhenti beroperasi demi menjaga kesehatan dan kualitas udara warga,” kata Koordinator Forum Warga, Wahyu Andre Maryono, Senin (3/11).
Wahyu menyebut, selain bau menyengat, ada sekitar 20 anak di sekitar RT 18 Cakung Timur yang mengalami gangguan pernapasan akibat pencemaran udara dari area RDF. Ia pun mendesak Pemprov memperbaiki seluruh SOP, menutup rapat gudang pembuangan, dan memastikan truk pengangkut sampah menggunakan sistem tertutup.
Langkah Pemprov DKI
Pemerintah Provinsi DKI kini tengah menyiapkan langkah evaluasi total terhadap operasional RDF Rorotan. Gubernur Pramono menegaskan bahwa program pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif ini tetap akan dilanjutkan, tetapi dengan standar lingkungan yang lebih ketat.
“Kita lihat dulu hasil evaluasinya. Kalau semua sudah siap — baik armada maupun fasilitas — baru kita lanjutkan,” tegas Pramono. (AKH)
