Mereka ini ujung tombak perangkat kerja di tingkat Kelurahan. Update data Dukcapil Darwis, data kesehatan lansia, remaja, anak-anak, data keluarahan, kecamatan. Padahal honornya hanya 500 ribu. Karena itu, saya usul agar di RAPBD DKI Jakarta 2024 honor Darwis dinaikkan, hingga setidaknya 3 kali lipat.
PKBTalk24, Jakarta ~ Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Sutikno turut menyuarakan kondisi faktual di lapangan untuk menjadi koreksi dan perbaikan agar kerja-kerja satuan kerja di semua level dapat berjalan dengan baik.
Rapat kerja antara Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan 11 unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut bertujuan mendalami penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024, agar sinergitas kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi semakin baik dan efektif tidak ada tumpang tindih kebijakan di lapangan.
Honor Dasawisma dinaikkan!
Salah satu yang mendapat sorotan tajam adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang memiliki perangkat kerja di tingkat RW/RT, seperti Dasawiswa. Dalam pandangan H. Sutikno, fungsi dan peran Dasawiswa di lingkungan RT/RW, di wilayah DKI Jakarta berjalan cukup baik, dalam mengupdate data kependudukan, Kesehatan, hingga kegiatan PKK.
“Mereka ini ujung tombak perangkat kerja di tingkat Kelurahan. Update data Dukcapil Darwis, data kesehatan lansia, remaja, anak-anak, data keluarahan, kecamatan juga oleh Darwis. Padahal honornya hanya 500 ribu. Karena itu, saya usul agar di RAPBD DKI Jakarta 2024 honor Darwis dinaikkan, hingga setidaknya 3 kali lipat,” ujar H. Sutikno di gedung DPRD DKI, Kamis (16/2).
Perpustakaan Keliling
Tidak hanya itu, H. Sutikno juga menyoroti kinerja Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang memiliki program Perpustakaan Keliling (Pusling). Banyak mobil Pusling, yang parkir di tempat kurang strategis, sehingga sepi peminat.
“Saya sering sidak dan melihat sendiri, petugas Perpustakaan Keliling (Pusling) meminta kepada tukang ojek untuk difoto, seolah-olah mereka pengunjung dan pembaca buku di Pusling,”ujar Sutikno.
Ia berharap, cara kerja Pusling bisa diperbaiki. Lebih kreatif dalam mengajak masyarakat untuk mencintai buku. Menggiatkan kampanye cinta literasi dan minat baca. Tidak membuat laporan kerja yang manipulatif,”ujarnya.
Tidak hanya itu, H. Sutikno juga mendukung permintaan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, yang meminta agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi E khususnya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk bersinergi mengatasi kemiskinan.
Usai rapat H. Sutikno menyampaikan agar Dinas Sosial melakukan pembaharuan data kependudukan dari sekarang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sehingga tahun 2024, penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
Usul ada layanan pengaduan kekerasan anak dan perempuan hingga di tingkat kecamatan
Terhadap Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, H. Sutikno juga meminta agar ada layanan pengaduan terhadap tindak kekerasan seksual dan perempuan sampai di tingkat kecamatan.
“Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak terungkap, karena masyarakat tidak berani malaporkan untuk mendapatkan keadilan,”ujar H. Sutikno.
“Masyarakat perlu mendapat penyuluhan informasi terkait aspek pencegahan dan akses layanan korban kekerasan perempuan dan anak,”lanjut H. Sutikno.
Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan diminta mengoptimalkan penyuluhan terhadap pelayanan kesehatan gizi, serta mengevaluasi program Pemberian Makan Tambahan (PMT) sehingga dapat memenuhi kebutuhan balita dan anak sesuai standar kesehatan.
Penyaluran alat-alat olahraga harus tepat sasaran
Sementara untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga, H. Sutikno meminta agar penyaluran alat-alat peraga olahraga tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya jenis peralatan olahraga seperti tenis meja stok barang tahun 2022, yang masih menumpuk di Gudang, padahal sudah masuk tahun 2023.
“Jangan sampai ada yang masih menumpuk di Gudang, padahal alat-alat olahraga seperti tenis meja, dibeli dengan anggaran belanja tahun anggaran 2022,”ujarnya.
Sementara untuk Dinas Pendidikan, selain menyoroti pengadaan Perpustakaan Keliling, ia juga meminta agar tahun 2024 Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ditingkatkan. Ia menilai dua program tersebut mampu menanggulangi kemiskinan Jakarta. (***)
Kepada
Yth,ANGGOTA DEWAN BAIK DARI DPRD DPRI
Untuk memberikan perhatian khusus terkait kinerja dan Uang operasional RT dan RW. Kita tidak gajian tapi pundak kita memikul cukup berat akan tanggung jawab kerja di tingkat paling bawah. Sudi kiranya para pejabat memikirkan nasib kami di bawah sebagai lembaga RT/RW menjadi skala prioritas. Para Wakil Rakyat digaji dengan Anggaran Negara tolong diperjuangkan RT dan RW. terimakasih (Jakarta Maju Indonesia Makin bersatu)