Dengan bekal pengetahuan agama yang mumpuni, ujar Hj. Atikah, sebagai pemimpin Gus Muhaimin diyakini memahami pentingnya pendidikan kareakter dan akhlak bagi generasi muda ke depan. “Artinya apa? Dukungan terhadap penguatan sistem Pendidikan Agama dan pesantren mutlak diperlukan, dan hal ini sudah menjadi komitmen Gus Muhaimin sejak lama,” ujarnya.
PKBTalk24, Jakarta ~ Memilih pemimpin untuk Indonesia di Pilpres 2024 bukan perkara mudah. Namun, para ustadzah atau pendidik di lingkungan majelis taklim ini memiliki kreteria sendiri. Pertama sosok atau figure tersebut haruslah yang shaleh – religius dan berasal dari kalangan santri.
Kedua, memiliki wawasan kebangsaan dan gagasan tentang keindonesiaan yang luas. Ketiga, berpengalaman sebagai pemimpin nasional, dan memiliki keberpihakan terhadap kaum perempuan.
“Ketiga syarat tersebut dimiliki oleh Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,”ujar Ustadzah Hj. Atikah, Ketua Forum Persaudaraan Ustadzah Kalideres, usai acara deklarasi dukungan untuk Gus Muhaimin Presiden 2024, bertempat di Majelis Taklim Alfatihah, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (3/7/2023).
Mengapa harus dari kalangan santri? Ustadzah Hj, Atikah menjelaskan bahwa Indonesia ke depan menghadapi tantangan berat, khususnya dalam bidang pendidikan karakter dan pembentukan akhlak generasi muda.
“Arus deras informasi, di mana teknologi informasi telah masuk ke berbagai aspek sendi-sendi kehidupan, telah menggerogoti kemampuan dan kepekaan anak muda dalam menfilter dan menyaring jenis informasi yang baik dan sesuai dan yang tidak, ini harus menjadi perhatian serius pemimpin di masa yang mendatang,”kata Hj. Atikan.
Dengan bekal pengetahuan agama yang mumpuni, ujar Hj. Atikah, sebagai pemimpin Gus Muhaimin diyakini memahami pentingnya pendidikan kareakter dan akhlak bagi generasi muda ke depan. “Artinya apa? Dukungan terhadap penguatan sistem Pendidikan Agama dan pesantren mutlak diperlukan, dan hal ini sudah menjadi komitmen Gus Muhaimin sejak lama,” ujarnya.
Dukung gagasan representasi politik kaum perempuan
Lebih lanjut Hj. Atikah menjelaskan bahwa gagasan tentang keterwakilan perempuan dalam kebijakan politik yang menjadi konsen Gus Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra, juga layak untuk didukung.
“Kami mendukung gagasan kesetaraan gender di bidang kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup kaum perempuan,” katanya.
Sebagai contoh, perlunya undang-undang perlindungan terhadap pekerja migran, para TKW, buruh perempuan, dan pekerja sektor informal. “Kami percaya Gus Muhaimin mampu mewujudkan ide dan gagasan tentang politik dan kebijakan yang ramah dan berpihak pada kaum perempuan ini,”pungkasnya. (***)
